Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1983, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin kembali menjadi fakultas yang berdiri sendiri, setelah bergabung dengan Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sastra dalam satu fakultas, yaitu FISBUD.

Jurusan-jurusan yang dibina pada saat itu adalah Ilmu Administrasi, Sosiologi dan Politik dan Pemerintahan. Pada perkembangan selanjutnya bertambah lagi dengan diintegrasikannya Jurusan Antropologi dari Fakultas Sastra ke Fisip, dan Jurusan MKDU yang selanjutnya dikelola pada tingkat universitas. Hingga saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari 7 Departemen yaitu Departemen Ilmu Politik, Departemen Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Departemen Ilmu Komunikasi, Departemen Sosiologi, Departemen Hubungan Internasional, dan Departemen Antropologi.

Program Studi Sarjana Ilmu Politik merupakan salah satu program studi di bawah Departemen Ilmu Politik. Program Studi Sarjana Ilmu Politik telah terakreditasi “Unggul” berdasarkan Sertifikat Nomor: (BAN-PT No. 2954/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023) yang berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 2 Agustus 2028. Program Studi S1 Ilmu Politik juga telah terakreditasi internasional AUN-QA No. AP597UNHASFEB21 tahun 2021-2025.

Rumpun ilmu politik secara keilmuan di tingkat nasional dan internasional merupakan induk keilmuan dari beberapa sub kajian. Menurut The Oxford Handbook of Political Science, Ilmu Politik (Political Science) terdiri dari 10 sub kajian pokok yaitu: Teori Politik (Political Theory), Metodologi Politik (Political Methodology), Analisis Politik Kontekstual (Contextual Political Analysis), Perbandingan Politik (Comparative Politics), Kebijakan Publik (Public Policy), Perilaku Politik (Political Behaviour), Ekonomi Politik (Political Economy), Lembaga Politik (Political Institution), Hukum dan Politik (Law and Politics) dan Hubungan Internasional (International Relations). Sehingga, Ilmu Politik terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.

Dalam kurun waktu mendekati empat dekade banyak perkembangan yang telah dialami oleh Program Studi Sarjana Ilmu Politik. Saat ini, dosen tetap Prodi berjumlah 13 orang. Secara keseluruhan, dosen tetap Program Studi Sarjana Ilmu Politik yang berkualifikasi jabatan fungsional Guru Besar 3 orang, Lektor Kepala 2 orang, Lektor 4 orang, dan Asisten Ahli 4 orang. Ditinjau dari kualifikasi pendidikan, dari 13 orang dosen tetap, 8 orang diantaranya berpendidikan S3 dan 5 orang berpendidikan S2 (2 diantaranya sedang menempuh studi S3). Dosen-dosen Program Studi Sarjana Ilmu Politik terbagi ke dalam beberapa kelompok keahlian: Etika Politik, Studi Kebijakan, Politik Islam, Politik Lokal, Sosiologi Politik, Politik Identitas, Komunikasi Politik, Politik Etnik, Studi Demokrasi, Politik Gender, Sistem Kepartaian dan Pengelolaan Konflik. 

Saat ini Departemen Ilmu Politik menjadi pusat inkubasi riset dosen dan mahasiswa, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan kapasitas institusi dan merespon permasalahan publik, diantaranya: Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, International Political Science Association (IPSA), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Asosiasi Program Studi S1 Ilmu Politik (APSIPOL), Program Studi S1 Ilmu Politik terkemuka di Indonesia dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.